Sekutu Diplomatik dan Diplomasi Internasional Taiwan: 12 Sekutu, 113 Kantor Perwakilan, Akses Bebas Visa ke 177 Negara

Ikhtisar 30 detik: Taiwan—secara formal Republik Tiongkok (Taiwan)—saat ini memiliki 12 negara sekutu diplomatik, jumlah paling sedikit di antara negara-negara dengan perekonomian utama dunia. Pada saat yang sama, Taiwan memiliki sekitar 113 kantor perwakilan di luar negeri di 71 negara, paspor warganya dapat digunakan untuk memasuki 177 negara dan wilayah¹, TSMC memproduksi sekitar 90% cip kelas atas dunia², dan pada 2024 Parlemen Eropa dengan suara 432:60:71 mengesahkan resolusi yang menentang distorsi Tiongkok atas Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758³. Ketiga kelompok angka yang disandingkan ini merangkum keseluruhan artikel.

Jam ke-48 setelah Lai Ching-te terpilih

Pada malam 13 Januari 2024, Lai Ching-te memenangi pemilihan presiden.

Dua hari kemudian, 15 Januari pukul 11.45, Presiden Republik Nauru David Adeang menggelar konferensi pers di ibu kota Yaren dan mengumumkan bahwa “Nauru mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili Tiongkok”. Pada hari itu juga, Nauru mengakhiri hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan)⁴.

Menteri Luar Negeri saat itu, Joseph Wu, sedang berada di Guatemala pada hari tersebut.

Menurut penuturan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, reaksinya kala itu adalah “sangat marah”—sebab Taiwan telah mencurahkan banyak upaya untuk Nauru⁵. Pada pukul 14.15, Wakil Menteri Luar Negeri Tien Chung-kwang menggelar konferensi pers di Taipei dan mengungkapkan bahwa pemerintahan baru Nauru “meminta bantuan finansial dengan nilai selangit kepada kami, lalu membandingkan tawaran dari pihak seberang selat”. Yang diminta Nauru adalah dana untuk menutup kekurangan anggaran setelah Australia menutup pusat pemrosesan pengungsi di negara tersebut—sekitar NT$2,6 miliar per tahun, lebih dari setengah anggaran tahunan Nauru—ditambah biaya pembangunan untuk Mikronesia Games 2026⁶. Setelah melakukan penilaian, Taiwan mengajak negara tetangga membicarakan kerja sama. Ketika perundingan masih berada di tahap pertengahan, Tiongkok menjanjikan bantuan sebesar US$100 juta per tahun kepada Nauru⁷. Nauru memilih pihak yang mengajukan tawaran lebih tinggi.

📝 Catatan kurator
Dalam perkara sekutu diplomatik, Taiwan sudah terbiasa kalah. Dari puncaknya sebanyak 70 negara pada 1969, jumlah itu menyusut menjadi 12 pada 2024—rata-rata kehilangan lebih dari satu negara per tahun selama lima dekade. Namun, setelah membaca artikel ini, akan terlihat bahwa jumlah sekutu diplomatik sebenarnya hanya salah satu jalur dalam diplomasi Taiwan—dan bukan jalur yang paling menentukan.

Dari 70 menjadi 12: sejarah keruntuhan selama lima dekade

Jumlah sekutu diplomatik Republik Tiongkok (Taiwan) mencapai titik tertingginya bukan ketika pemerintahan masih berada di Nanjing, melainkan pada puncak Perang Dingin beberapa tahun setelah mundur ke Taiwan. Pada 1969 terdapat 70 negara, ditopang oleh tatanan menyeluruh blok antikomunis⁸.

Sesudahnya muncul serangkaian titik balik:

1. 25/10/1971 — Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 2758. Sebelum pemungutan suara, perwakilan Republik Tiongkok (Taiwan) untuk PBB, Chou Shu-kai, maju ke podium dan membacakan pernyataan pengunduran diri: “Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini diselimuti suasana dan prosedur yang tidak rasional, delegasi Republik Tiongkok mulai saat ini tidak akan lagi berpartisipasi dalam sidang apa pun di Perserikatan Bangsa-Bangsa.”⁹ Ia kemudian memimpin delegasinya keluar secara beriringan. Resolusi disahkan dengan 76 suara berbanding 35.
2. 29/9/1972 — Jepang memutuskan hubungan diplomatik. Kakuei Tanaka terbang ke Beijing.
3. 1/1/1979 — Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik. Pemerintahan Carter mengalihkan pengakuannya, dan baru pada April keadaan itu ditangani melalui Taiwan Relations Act¹⁰.
4. 1989–1996 — Periode kebangkitan “diplomasi pragmatis” Lee Teng-hui; jumlah sekutu diplomatik sempat naik dari 22 menjadi 31. Kehilangan paling menyakitkan pada periode yang sama adalah Korea Selatan pada 23/8/1992: pemerintahan Roh Tae-woo memerintahkan para pegawai Republik Tiongkok (Taiwan) meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam, menyita seluruh tanah dan bangunan kedutaan, lalu menyerahkannya kepada Beijing. Dalam memoar para pensiunan diplomat, peristiwa itu kemudian diringkas menjadi satu kalimat: “Kedutaan disita, Lima Macan dikhianati.”¹¹
5. 2008–2016 — Periode “gencatan diplomatik” Ma Ying-jeou. Dalam delapan tahun hanya satu negara yang memutuskan hubungan—Gambia—tetapi tidak ada satu pun sekutu diplomatik baru. Stabilitas ini diperoleh dengan mengorbankan ruang gerak dalam hubungan lintas selat.
6. 2016–2024 — Taiwan kehilangan total sepuluh sekutu diplomatik selama delapan tahun pemerintahan Tsai Ing-wen, rekor tertinggi sejak pencabutan darurat militer. Waktu pemutusan dan syarat yang ditawarkan Tiongkok untuk masing-masing negara akan diuraikan di bawah.

Angka-angka itu terasa dingin. Namun, di balik setiap angka terdapat seperangkat perundingan, paket bantuan finansial, serta keputusan seorang presiden atau raja.

Sepuluh perpisahan selama delapan tahun Tsai Ing-wen

Kesepuluh negara ini memiliki satu pola yang sama: pemerintahan baru mulai berkuasa, lalu meminta bantuan finansial dari Taiwan yang nilainya berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya; Taiwan menolak, Tiongkok mengambil alih¹².

1. 21/12/2016 — Sao Tome dan Principe
2. 13/6/2017 — Panama. Pemerintahan Varela sama sekali tidak memberikan peringatan sebelumnya
3. 1/5/2018 — Republik Dominika
4. 24/5/2018 — Burkina Faso
5. 21/8/2018 — El Salvador
6. 16/9/2019 — Kepulauan Solomon
7. 20/9/2019 — Kiribati (kehilangan dua negara dalam empat hari, pekan terpadat dalam sejarah pemutusan hubungan diplomatik)
8. 10/12/2021 — Nikaragua (pemerintahan Ortega)
9. 26/3/2023 — Honduras
10. 15/1/2024 — Nauru

Kasus Honduras layak ditelaah lebih jauh. Begitu berkuasa, pemerintahan Castro mengajukan rencana pembangunan senilai US$6 miliar kepada Tiongkok, sementara kepada Taiwan pemerintah itu meminta bantuan finansial sebesar US$2,5 miliar, menuntut agar bantuan tahunan Taiwan yang semula US$50 juta dilipatgandakan, serta meminta bantuan restrukturisasi utang senilai US$600 juta¹³. Taiwan tidak mungkin menandingi harga tersebut.

✦ “Tiongkok hanya ingin datang untuk menjajah kami.”

Itulah pernyataan mantan wakil presiden Honduras kepada media ketika meninjau kembali keputusan tersebut pada 2024¹⁴. Menurut pengungkapan ETtoday pada April 2025, dari jumlah yang semula dijanjikan Tiongkok, hingga 2025 yang benar-benar disalurkan hanya US$280 juta untuk renovasi sekolah dan sumbangan medis sebesar US$100.000. Sebagian besar janji lainnya tidak dipenuhi¹⁵.

Namun, setelah hubungan diplomatik diputus, pemulihannya nyaris mustahil. Penyesalan tidak dapat memutar waktu.

Potret 12 negara: siapa, mengapa, dan apakah mereka akan pergi

Dari 12 negara sekutu diplomatik, tiga berada di Oseania, satu di Afrika, satu di Eropa, serta tujuh di Amerika Latin dan Karibia¹⁶. Menghafalnya sebagai sebuah daftar tidak banyak berguna. Jauh lebih bermanfaat untuk melihat negara mana yang memiliki kisah penting.

Takhta Suci: satu suara dari 900 juta umat Katolik

Hubungan diplomatik dibentuk pada 1942, ketika Pemerintah Nasionalis masih berkuasa. Hingga kini hubungan tersebut telah berlangsung selama 84 tahun dan menjadi salah satu hubungan diplomatik tertua yang masih bertahan. Takhta Suci berstatus negara pengamat di PBB dan merupakan satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan yang bukan anggota PBB¹⁷.

Arah sesungguhnya kebijakan Takhta Suci tidak tampak di kementerian luar negeri, melainkan dalam penunjukan uskup. Tiongkok dan Takhta Suci menandatangani kesepakatan sementara mengenai penunjukan uskup pada 2018, yang terakhir diperpanjang pada 2024. Jika kelak Beijing menunjuk uskup secara sepihak dan Takhta Suci tidak menentangnya, keberlangsungan hubungan diplomatik Taiwan–Takhta Suci akan memasuki masa pengujian.

Paus Fransiskus wafat pada April 2025. Pada 8 Mei, Robert Francis Prevost terpilih sebagai paus pertama dalam sejarah yang lahir di Amerika Utara dan mengambil nama Leo XIV¹⁸. Arah kebijakan paus baru terhadap Tiongkok belum sepenuhnya terlihat.

Dalam wawancara dengan Public Television Service pada Maret 2025, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung secara terbuka menyandingkan “Haiti dan Takhta Suci” sebagai dua sekutu diplomatik yang “memerlukan perhatian khusus”¹⁹—ungkapan yang sangat halus, tetapi maknanya cukup jelas.

Paraguay: satu-satunya di Amerika Selatan, bertahan 69 tahun berkat garis politik Partai Colorado

Hubungan diplomatik dibentuk pada 1957. Paraguay adalah satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Amerika Selatan. Selama lebih dari enam dekade, hubungan itu bertahan melewati ancaman pemutusan setelah kudeta 1989 serta tekanan jangka panjang dari pasar dan pendekatan politik Tiongkok; uraian lengkapnya dapat dibaca dalam artikel Paraguay dan Taiwan.

Partai Colorado di Paraguay telah berkuasa selama lebih dari 70 tahun secara berselang sejak 1947. Sikap antikomunis dan pro-Taiwan merupakan warisan struktural tatanan Perang Dingin. Pemenang pemilu 2023, Santiago Peña, adalah kandidat Partai Colorado, sedangkan lawannya dari Partai Liberal mengusulkan peninjauan ulang kebijakan terhadap Taiwan. Dengan memilih Partai Colorado, para pemilih pada dasarnya memilih untuk mempertahankan hubungan diplomatik.

Pada Mei 2024, Peña terbang langsung ke Taipei untuk menghadiri pelantikan Lai Ching-te²⁰. Pada November tahun yang sama, saat berkunjung ke Taiwan, Menteri Luar Negeri Paraguay Rubén Ramírez menyatakan secara terbuka:

✦ “Kami tidak akan menerima pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan dalam keadaan apa pun.”²¹

Namun, pada Juli 2025, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Colorado Hugo Meza pulang dari kunjungan ke Tiongkok dan mengajukan usulan agar Paraguay meninggalkan Taiwan. Konsensus di kalangan elite Partai Colorado mulai goyah, meskipun belum sepenuhnya berbalik.

Haiti: terlalu rusak hingga Tiongkok pun enggan menggalinya

Hubungan diplomatik dibentuk pada 1956. Haiti merupakan negara dengan risiko tertinggi di antara 12 sekutu diplomatik Taiwan.

Setelah mantan presiden Jovenel Moïse dibunuh pada Juli 2021, Haiti memasuki kekacauan berkepanjangan di bawah kekuasaan geng. Ibu kota Port-au-Prince menyerupai medan perang, sementara pemilu Agustus 2025 yang dijanjikan pemerintahan transisi terus ditunda²².

Lin Chia-lung menyebut Haiti sebagai negara yang “memerlukan perhatian khusus”, tetapi terdapat satu perincian yang berlawanan dengan intuisi: Haiti belum tentu akan pergi, sebagian karena Taiwan mampu mempertahankannya dan sebagian lagi karena Tiongkok belum tentu menginginkannya. Bagi Beijing, negara yang tidak memiliki pemerintahan stabil, kepentingan komersial, maupun nilai strategis tidak menawarkan rasio biaya-manfaat yang tinggi.

Hal ini mengungkap sebuah logika yang jarang diucapkan: keberhasilan mempertahankan sekutu diplomatik terkadang bukan ditentukan oleh seberapa keras Taiwan berusaha, melainkan oleh ada atau tidaknya minat Tiongkok.

Tuvalu: 82% penduduknya sedang bersiap pindah

Hubungan diplomatik dibentuk pada 1979. Penduduknya sekitar 10.000 orang. Negara ini menghadapi ancaman kepunahan akibat kenaikan permukaan laut—data IPCC menunjukkan laju kenaikan permukaan lautnya dua kali rata-rata dunia. Dalam 30 tahun terakhir, permukaan laut telah naik 14 sentimeter dan mungkin naik lagi 19 sentimeter dalam 30 tahun mendatang²³.

Pada Juni 2025, Australia membuka “visa iklim” pertama di dunia—jalur khusus berdasarkan Perjanjian Falepili Union—yang memungkinkan warga Tuvalu bermigrasi dan menetap dalam jangka panjang di Australia. Hingga akhir 2025, sekitar 8.750 warga Tuvalu telah mendaftar, setara dengan 82% penduduk negara itu²⁴.

⚠️ Penduduk sebuah negara sekutu diplomatik sedang dipindahkan melalui kebijakan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan
Tuvalu tidak akan lenyap esok hari dan Australia juga tidak akan mengambil alih esok hari. Namun, konsep “kedaulatan” sedang didefinisikan ulang dalam kasus ini. Jika mayoritas warga sebuah negara sekutu diplomatik tinggal di negara lain, menggunakan sistem kesejahteraan negara lain, dan membayar pajak kepada negara lain, di manakah letak sifat “negara” dari sekutu diplomatik tersebut?

Taiwan dan Fiji adalah dua-satunya yurisdiksi kapal penangkap ikan Pasifik yang menandatangani dukungan terhadap deklarasi batas maritim Tuvalu²⁵. Ini merupakan dukungan Taiwan terhadap pandangan bahwa “sekalipun daratanmu tenggelam ke laut, kedaulatan atas wilayah lautmu tetap menjadi milikmu”.

Eswatini: pesawat khusus Lai Ching-te yang gagal lepas landas pada April 2026

Hubungan diplomatik dibentuk pada 1968. Eswatini adalah sekutu diplomatik terakhir Taiwan di Afrika—selama 30 tahun terakhir, Taiwan telah kehilangan total sepuluh sekutu diplomatik di Afrika²⁶. Raja Mswati III adalah salah satu penguasa monarki absolut terakhir di Afrika. Pada Mei 2024, ia datang langsung ke Taipei untuk menghadiri pelantikan Lai Ching-te.

Pada April 2026, Lai semula dijadwalkan berangkat pada 22 April untuk mengunjungi Eswatini dan menghadiri perayaan tiga serangkai: 40 tahun penobatan Mswati III, ulang tahunnya yang ke-58, serta 58 tahun kemerdekaan Eswatini.

Dua belas jam sebelum keberangkatan, perjalanan tersebut ditangguhkan.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa beberapa negara yang dilintasi pesawat khusus itu mendadak membatalkan izin penerbangan. Atas pertimbangan keamanan kepala negara dan keselamatan penerbangan, tim keamanan nasional memutuskan menangguhkan perjalanan dan mengutus Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung ke Eswatini sebagai utusan khusus presiden²⁷. Lin tiba di Eswatini pada dini hari 25 April—ia mula-mula terbang dari Taiwan ke Wina, Austria, kemudian menaiki pesawat jet pribadi Gulfstream yang dioperasikan Qatar Airways dari Wina dan memasuki Eswatini melalui daratan Afrika, dengan sengaja menghindari wilayah udara Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar.

Rute berliku ini memperlihatkan masalahnya dengan sangat jelas. Jangkauan tekanan Tiongkok telah meluas dari negara sekutu diplomatik itu sendiri ke negara-negara tetangganya—pengepungan udara di Afrika merupakan metode baru yang muncul setelah 2024.

Mengapa hanya tersisa 12

Ada tiga penyebab struktural, tanpa satu jawaban tunggal:

1. “Pertarungan penerjemahan” Resolusi PBB 2758

Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 2758 dengan suara 76:35:17. Teks asli berbahasa Tionghoa hanya terdiri atas satu paragraf:

Memutuskan untuk memulihkan segala hak Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui wakil pemerintahnya sebagai satu-satunya wakil Tiongkok yang sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta segera mengusir wakil Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tidak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh organisasi yang terkait dengannya.²⁸

Perhatikan empat hal: teks asli tidak menyebut “Taiwan”, tidak menyebut “Republik Tiongkok (Taiwan)”, tidak memberikan kewenangan atas “prinsip satu Tiongkok”, dan tidak melarang Taiwan berpartisipasi dalam sistem PBB.

Namun, selama setengah abad terakhir, Tiongkok terus menerjemahkan paragraf tersebut menjadi “2758 sama dengan prinsip satu Tiongkok = Taiwan adalah bagian dari Tiongkok = tidak satu pun negara boleh membentuk hubungan resmi dengan Taiwan”. Penafsiran yang diperluas ini mulai dibantah secara langsung pada 2024.

Pada April 2024, Koordinator Tiongkok Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Mark Lambert menyampaikan empat posisi secara terbuka[^29]:

1. Resolusi 2758 tidak mengesahkan, tidak setara dengan, dan tidak mencerminkan konsensus negara mana pun mengenai “prinsip satu Tiongkok” milik Tiongkok
2. Resolusi tersebut tidak membatasi pilihan berdaulat negara mana pun untuk menjalin hubungan substantif dengan Taiwan
3. Resolusi tersebut bukan merupakan posisi resmi PBB mengenai status politik akhir Taiwan
4. Resolusi tersebut tidak menghalangi partisipasi bermakna Taiwan dalam sistem PBB dan forum multilateral lainnya

Pada 18 September tahun yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell secara langsung menyatakan dalam kesaksiannya di Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat bahwa “Tiongkok menggunakan Resolusi 2758 sebagai alat untuk merugikan kedudukan Taiwan”. Pada 23 April 2025, Amerika Serikat secara terbuka mengecam penyalahgunaan Resolusi 2758 oleh Tiongkok dalam sidang Dewan Keamanan PBB²⁹.

Pada 24 Oktober 2024, Parlemen Eropa dengan 432 suara mendukung, 60 menolak, dan 71 abstain mengesahkan resolusi yang menentang distorsi Tiongkok atas Resolusi 2758 dan mengecam provokasi militer terhadap Taiwan. Resolusi itu menempatkan Taiwan sebagai “mitra utama Uni Eropa dan mitra demokratis di Indo-Pasifik”³⁰. Pada tahun yang sama, parlemen Australia, Belgia, Kanada, Ceko, Belanda, dan Britania Raya juga mengesahkan mosi serupa.

📝 Catatan kurator
Resolusi 2758 adalah satu paragraf yang ditulis pada 1971. Tidak ada yang mengubahnya selama 50 tahun. Namun, cara paragraf tersebut ditafsirkan selama setengah abad kini sedang diperbarui ke arah sebaliknya—hal yang sangat jarang terjadi dalam hukum internasional: teks aslinya tidak berubah, tetapi konsensusnya berubah.

2. Gudang senjata tekanan Tiongkok

Tiongkok tidak hanya memiliki satu jenis senjata. Lima unsur digunakan secara terpadu:

• Proyek bantuan finansial: menjanjikan paket senilai US$6 miliar kepada Honduras, US$100 juta per tahun kepada Nauru, serta mengikat Kepulauan Solomon dan Kiribati melalui proyek infrastruktur. Tingkat pemenuhan janji sejak dahulu tidak tinggi—dalam kasus Honduras hanya US$280 juta yang benar-benar disalurkan—tetapi janji itu cukup untuk mencapai kesepakatan pada saat penandatanganan.
• Infiltrasi melalui hubungan bilateral: mengoperasikan berbagai jalur melalui anggota parlemen pro-Tiongkok di negara tertentu—seperti anggota DPR Paraguay yang mengusulkan pemutusan hubungan dengan Taiwan setelah mengunjungi Tiongkok—serta kontak individual dengan menteri luar negeri, seperti rencana Menteri Luar Negeri Guatemala pada Februari 2024 untuk mengembangkan perdagangan dengan Beijing sambil mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
• Blokade organisasi internasional: menggunakan dalil “2758 = prinsip satu Tiongkok” untuk menuntut berbagai organisasi mengecualikan Taiwan. Contoh paling menonjol ialah WHO yang sejak 2017 menolak mengundang Taiwan untuk mengikuti Majelis Kesehatan Dunia sebagai pengamat³¹.
• Pemaksaan ekonomi: setelah Lituania pada 2021 menyetujui pembentukan “Taiwanese Representative Office”—menggunakan “Taiwanese”, bukan “Taipei” yang lazim dipakai di Eropa—Tiongkok segera menurunkan tingkat hubungan diplomatik, menarik duta besarnya dari Lituania, dan melarang impor barang asal Lituania³². Kasus Lituania kemudian menjadi tolok ukur bagi Uni Eropa dalam mempelajari cara melawan pemaksaan ekonomi Tiongkok.
• Pengepungan udara: tekanan atas penerbangan transit melalui Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar pada April 2026 merupakan versi baru metode ini.

3. Ekonomi politik negara kecil

Dari 12 sekutu diplomatik Taiwan, sembilan memiliki penduduk kurang dari satu juta jiwa. Keuangan mereka sangat bergantung pada bantuan luar negeri, risiko iklimnya mendesak, dan kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada segelintir orang. Semua ini merupakan kondisi struktural tanpa penilaian moral—satu keputusan di tangan presiden Nauru dapat menjadi titik balik yang menentukan apakah kerja setahun penuh Kementerian Luar Negeri Taiwan dapat dipertahankan.

Bagi negara-negara tersebut, menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berarti bantuan finansial yang lebih besar, pasar yang lebih luas, dan infrastruktur yang lebih banyak. Bagi negara kecil, inilah strategi bertahan hidup di tengah persaingan negara-negara besar. Penyusutan jumlah sekutu diplomatik pada dasarnya merupakan konstanta dalam penataan ulang tatanan kekuatan besar.

Di balik 12 negara terdapat 113 kantor perwakilan

Perhitungan lama berfokus pada jumlah sekutu diplomatik. Perhitungan baru berfokus pada kepadatan jaringan perwakilan di luar negeri.

Hingga Desember 2025, Taiwan memiliki sekitar 113 kantor perwakilan di luar negeri yang tersebar di 71 negara, dua wilayah—Hong Kong dan Makau—serta satu organisasi internasional, WTO³³. Jumlah ini mencakup 12 kedutaan resmi di 12 negara sekutu diplomatik dan lebih dari 100 titik diplomasi substantif yang beroperasi dengan nama “kantor perwakilan” atau “kantor”.

Contoh paling representatif adalah hubungan Taiwan–Amerika Serikat. Setelah hubungan diplomatik diputus pada 1979, kedua pihak membentuk lembaga masing-masing:

• TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office) berada di Washington, D.C., dan membawahi 12 kantor cabang di Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Honolulu, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Seattle, dan Guam
• AIT (American Institute in Taiwan) berada di Taipei

Lembaga-lembaga tersebut tidak disebut kedutaan, tetapi menjalankan fungsi yang sepenuhnya sama: visa, perdagangan, pertukaran budaya, perlindungan konsuler, dan koordinasi penjualan senjata. Model TECRO/AIT kemudian menjadi pola bagi hubungan Taiwan dengan negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Dua perkembangan dalam beberapa tahun terakhir:

• Pada November 2021, Lituania membuka “Taiwanese Representative Office”—kantor perwakilan pertama di Eropa yang menggunakan “Taiwanese”, bukan “Taipei”, dalam namanya. Tiongkok menganggapnya sebagai pelanggaran garis merah³⁴.
• Pada Maret 2020, pemerintahan Trump di Amerika Serikat menandatangani TAIPEI Act (Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, Pub.L. 116-135), yang memberikan kewenangan kepada Departemen Luar Negeri untuk campur tangan dalam melindungi sekutu diplomatik Taiwan serta mendukung keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional yang tidak mensyaratkan status kenegaraan³⁵.

Fakta bahwa Amerika Serikat melindungi sekutu diplomatik Taiwan sendiri merupakan pertanda keterlibatan mendalam negara tanpa hubungan diplomatik dalam urusan diplomasi Taiwan—secara tradisional, urusan sekutu diplomatik seharusnya ditangani oleh kedua pihak yang memiliki hubungan tersebut.

Paspor dapat digunakan untuk memasuki 177 negara: ukuran lain dari pengakuan

Menurut statistik resmi Kementerian Luar Negeri pada 30 Januari 2026, paspor Republik Tiongkok (Taiwan) memperoleh fasilitas bebas visa, visa saat kedatangan, visa elektronik, dan kemudahan lain untuk memasuki 177 negara dan wilayah di seluruh dunia³⁶.

Henley Passport Index pada 2026 menempatkan paspor Taiwan sekitar peringkat ke-33 dunia, mendekati Jepang dan Korea Selatan.

Sebagian besar dari 177 negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Paspor dapat melintas bukan karena hubungan diplomatik, melainkan karena kepercayaan bilateral, keterhubungan ekonomi, tingkat kejahatan yang rendah, dan catatan imigrasi ilegal yang rendah. Perbandingan antara jumlah sekutu diplomatik dan negara yang dapat dimasuki dengan paspor Taiwan adalah 12:177—sekitar 1:15.

⚠️ Sebuah paradoks
Panjang daftar sekutu diplomatik berbanding terbalik dengan mobilitas internasional nyata yang dinikmati warga. Penambahan sekutu diplomatik umumnya terjadi karena negara kecil menyetujui hubungan setelah tercapai kesepakatan bantuan finansial; penambahan negara yang dapat dimasuki dengan paspor bergantung pada citra negara, catatan keamanan, dan asas timbal balik visa. Hal yang kedua lebih sulit dicapai, tetapi juga lebih dapat diandalkan.

Perisai silikon: 90%, 30%, dan bermata dua

Pada 2026, TSMC memproduksi sekitar 90% cip kelas atas dunia³⁷. Angka tersebut bukan bahasa hubungan masyarakat, melainkan tercermin dalam catatan pengadaan nyata NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm, dan Intel.

Inilah landasan material konsep “perisai silikon”: kebutuhan negara-negara utama akan cip Taiwan lebih mampu menjamin kedudukan internasional Taiwan daripada janji di atas kertas dari 12 sekutu diplomatik. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, rantai pasok AI, telepon pintar, dan kendaraan dunia akan terhenti dalam waktu dua bulan.

Namun, Taiwan sendiri sedang mengangkat perisai silikon itu menjauh. TSMC membangun lima fab, dua pabrik pengemasan canggih, dan satu pusat R&D di Arizona dengan total investasi US$165 miliar. Fab pertama telah memulai produksi massal 4 nm pada 2025 dan mulai memproduksi prosesor AI Blackwell untuk NVIDIA—untuk pertama kalinya TSMC memproduksi cip AI mutakhir di luar Taiwan³⁸. Fab kedua diperkirakan memulai produksi massal 3 nm pada 2027, disusul produksi 2 nm di fab ketiga pada 2029. Setelah seluruh pembangunan rampung, sekitar 30% cip tercanggih dunia akan diproduksi di Amerika Serikat³⁹.

✦ “There was a moment when everybody started waking up to the dependence on TSMC.” (Ada suatu momen ketika semua orang mulai menyadari ketergantungan mereka pada TSMC.)

Itulah pengamatan Bonnie Glaser, Direktur Program Indo-Pasifik GMF⁴⁰. Ia juga menyatakan bahwa perluasan di Arizona mungkin “endangering Taiwan's strategic importance by damaging its silicon shield” (membahayakan kepentingan strategis Taiwan dengan melemahkan perisai silikonnya).

Judul MIT Technology Review pada Agustus 2025 menyatakannya secara gamblang: “Taiwan's silicon shield could be weakening” (“Perisai silikon Taiwan mungkin sedang melemah”)⁴¹.

Perisai silikon tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat diputuskan Taiwan secara sepihak. Efektivitasnya bertumpu pada monopoli bahwa “Taiwan adalah satu-satunya tempat yang mampu membuat cip 2 nm”—begitu monopoli tersebut tersebar, landasan fisik perisai silikon ikut terkikis.

Inilah persoalan diplomatik yang sesungguhnya pada era Lai Ching-te: bagaimana memastikan perluasan di Arizona mengurangi ketergantungan Amerika Serikat kepada Taiwan tanpa mengurangi kemauan politik Amerika Serikat untuk membela Taiwan. Belum ada yang memiliki jawaban siap pakai.

Risiko sesungguhnya jika jumlah sekutu diplomatik menjadi nol

Banyak orang bertanya: jika suatu hari seluruh 12 negara memutuskan hubungan diplomatik, apa yang akan terjadi?

Pada tataran dramatis, mungkin tidak terjadi apa-apa. Taiwan dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi penjualan senjata bernilai miliaran dolar berlangsung setiap tahun. Taiwan dan Jepang juga tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi Jepang merupakan salah satu sumber wisatawan terbesar bagi Taiwan. Hubungan substantif tidak bergantung pada jumlah sekutu diplomatik.

Namun, pada tataran hukum internasional terdapat empat risiko nyata:

1. Narasi pelarutan status kenegaraan akan muncul. Empat unsur definisi negara dalam Konvensi Montevideo 1933 adalah penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan diplomatik. Taiwan memenuhi tiga unsur pertama; tetapi “pengakuan yang terus berlanjut” merupakan praktik lazim hukum internasional. Jika jumlah pengakuan menjadi nol, perdebatan hukum mengenai “apakah Taiwan masih merupakan negara” akan dimulai
2. Rantai perlindungan konsuler harus ditata ulang. Kedudukan hukum sebagian besar dari 113 kantor perwakilan di luar negeri bergantung pada mekanisme abu-abu seperti “penitipan kepada negara sahabat” dan “penerimaan diam-diam berdasarkan praktik internasional”. Hilangnya seluruh sekutu diplomatik akan memaksa mekanisme abu-abu ini dirumuskan kembali secara tertulis
3. Peluang kembali ke organisasi internasional akan berkurang. Upaya untuk kembali ke WHA, ICAO, Interpol, dan organisasi lain hampir sepenuhnya bergantung pada jalur “sekutu mendukung Taiwan” dalam sidang tahunan. Jika jumlah sekutu menjadi nol, jalur tersebut akan lenyap sepenuhnya
4. Kedudukan hukum dalam krisis militer lintas selat akan menjadi pokok sengketa yang semakin tajam. Apakah Taiwan merupakan “negara” menurut hukum internasional, apakah intervensi negara ketiga sah, apakah hukum konflik bersenjata internasional berlaku atau justru hukum perang saudara, serta bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang—semuanya akan diperdebatkan kembali

Butir keempat merupakan risiko yang sesungguhnya. Hilangnya seluruh sekutu diplomatik tidak serta-merta mengubah keadaan, tetapi memberi Tiongkok satu alat narasi tambahan dalam kemungkinan konflik mendatang: “Taiwan bahkan tidak memiliki satu pun sekutu diplomatik sehingga menurut hukum internasional bukan sebuah negara.”

Selama 12 sekutu diplomatik tetap dipertahankan, narasi tersebut tidak dapat berdiri. Karena itu, makna 12 negara ini secara terpisah terbatas; maknanya terletak pada fakta bahwa jumlah mereka bukan 0.

Tiga angka

12                 113                    177
sekutu diplomatik  kantor di luar negeri  tujuan paspor

Dua belas negara mengakui pemerintahan Republik Tiongkok (Taiwan) di Taiwan sebagai “pemerintahan sah Tiongkok”.

Seratus tiga belas kantor mewakili Taiwan dan menangani urusan nyata di seluruh dunia.

Seratus tujuh puluh tujuh negara tidak mengakui Republik Tiongkok (Taiwan), tetapi mengizinkan warga Taiwan masuk.

Sebanyak 432 anggota Parlemen Eropa mendukung resolusi yang menentang distorsi atas Resolusi 2758. Ketika Tsai Ing-wen mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2024, Taiwan memiliki 12 sekutu diplomatik; pada Oktober setelah meninggalkan jabatan, ia diundang mengunjungi Parlemen Eropa. Bonnie Glaser pernah berbicara tentang momen ketika ketergantungan pada TSMC disadari. Mark Lambert pernah mengatakan bahwa Resolusi 2758 tidak menyebut Taiwan.

Semua hal ini berlangsung secara bersamaan. Tidak ada satu garis tunggal yang dapat disebut “kedudukan internasional Taiwan”.

Kalaupun ada, kedudukan itu bukan 12, bukan 113, bukan 177, dan bukan pula 90% atau 30%.

Kedudukan itu adalah jarak di antara angka-angka tersebut.

Bacaan lanjutan:

• Pertahanan dan modernisasi militer Taiwan — ketika hanya tersisa 12 sekutu diplomatik, pertahanan militer mandiri menjadi pilar lain untuk memastikan jumlahnya “bukan 0”
• Krisis Selat Taiwan dan perkembangan hubungan lintas selat — bagaimana tiga krisis membentuk keterasingan diplomatik dan kecemasan keamanan Taiwan
• TSMC — landasan material perisai silikon dan kerentanan strukturalnya
• Cho Jung-tai — lintasan tarif Amerika Serikat–Taiwan pada 2026 dari 32→20→15% dan koordinator kabinet untuk kunjungan Lai Ching-te ke Eswatini
• Taiwan dan Eswatini — satu-satunya sekutu diplomatik yang tersisa di Afrika, kisah lengkap selama 58 tahun sejak pembentukan hubungan pada hari yang sama pada 1968 hingga kunjungan Lai Ching-te pada 2026

Referensi