Media dan Kebebasan Pers di Taiwan

Ikhtisar 30 Detik

Media Taiwan berkembang dari monopoli negara-partai pada masa darurat militer, melewati “pencabutan larangan pers” dan “liberalisasi televisi” setelah berakhirnya darurat militer, hingga menjadi ekosistem media yang majemuk seperti sekarang. Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024 dari Reporters Without Borders, Taiwan menempati peringkat ke-27 dan termasuk yang terdepan di Asia.¹

Lanskap media Taiwan saat ini mencakup kelompok surat kabar besar, enam stasiun televisi terestrial, lebih dari seratus stasiun televisi kabel, serta media digital murni yang mulai berkembang pesat sejak dekade 2010-an.

Di tengah tantangan seperti disinformasi, polarisasi politik, dan penurunan pendapatan iklan, tekanan terhadap media Taiwan untuk bertransformasi belum pernah setampak sekarang.

Kata kunci: pencabutan larangan pers, liberalisasi televisi, Reporters Without Borders, literasi media, transformasi digital, disinformasi

Mengapa Hal Ini Penting

Kebebasan pers merupakan landasan sistem demokrasi, dan sejarah perkembangan media Taiwan mencerminkan perjalanan demokratisasi negara tersebut. Peralihan dari alat propaganda di bawah pemerintahan otoriter menjadi kekuatan keempat yang mengawasi pemerintah tidak hanya memengaruhi perkembangan politik Taiwan, tetapi juga menawarkan pelajaran bagi negara-negara demokrasi baru lainnya.

Di tengah perang informasi global dan ancaman disinformasi, lingkungan media Taiwan menghadapi ujian berat. Cara mencapai keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kebenaran informasi merupakan persoalan utama yang harus dihadapi dalam pendalaman demokrasi Taiwan. Kebangkitan media digital telah mengubah ekosistem media tradisional, sekaligus menciptakan pola baru partisipasi warga dan risiko informasi yang baru.

Sejarah media Taiwan adalah versi ringkas sejarah demokratisasi: dalam 70 tahun, Taiwan menjalani transformasi kelembagaan yang di banyak negara membutuhkan waktu satu abad.

Masa Darurat Militer: Sistem Media Negara-Partai (1949–1987)

Mekanisme Pengendalian Media

Pengaturan media pada masa darurat militer berpusat pada “larangan pers”: sejak 1951, pemerintah berhenti menerbitkan izin bagi surat kabar baru. Surat kabar yang telah ada—Central Daily News (surat kabar resmi Kuomintang), China Times, dan United Daily News—membentuk konfigurasi “tiga surat kabar utama”, sementara Komando Garnisun Taiwan mengendalikan isi pemberitaan melalui sistem sensor pendahuluan. Di bidang televisi, terdapat monopoli tiga stasiun lama: TTV (1962, pemerintah provinsi), CTV (1969, Kuomintang), dan CTS (1971, militer). Masing-masing berada di bawah pengaruh dominan unsur partai, pemerintah, atau militer, sedangkan siaran berita pukul sembilan malam secara seragam memberitakan kebijakan pemerintah. Di bidang radio, stasiun resmi seperti Cheng Sheng, BCC, dan Voice of Han mendominasi, sementara alokasi frekuensi dan isi siaran dikendalikan secara ketat.

Penetapan Fungsi Media

Dalam sistem media negara-partai, fungsi media ditetapkan secara tegas untuk menyebarluaskan gagasan antikomunisme dan pemulihan negara, serta mempromosikan keberhasilan kebijakan pemerintah. Namun, fungsi hiburannya juga tidak dapat diabaikan. Popularitas opera Taiwan di televisi dan pertunjukan boneka tangan, demam drama romantis Chiung Yao, serta daya pemersatu siaran olahraga mempertahankan vitalitas budaya populer Taiwan di sela-sela kontrol otoriter.

Sistem pengendalian ini beroperasi selama hampir empat dasawarsa hingga darurat militer diakhiri pada 1987, serta membentuk pengalaman beberapa generasi orang Taiwan dalam mengakses media.

Liberalisasi Media Setelah Berakhirnya Darurat Militer (1987–1996)

Pencabutan Larangan Pers (1988)

Larangan pers secara resmi dicabut pada 1 Januari 1988, mengawali era persaingan sengit dalam industri surat kabar.² Surat kabar baru seperti Liberty Times—sebelumnya bernama Tzu Chiang Daily—The Commons Daily, dan Taiwan Daily satu demi satu mulai terbit atau memperluas operasinya. Masing-masing berebut pembaca dengan membagikan surat kabar secara gratis, sementara persaingan teknologi cetak berwarna turut mendorong revolusi visual dalam tata letak. Sikap politik media dengan cepat terpolarisasi pada masa ini: Liberty Times condong pada kubu pro-kemerdekaan, sedangkan China Times dan United Daily News condong pada kubu pro-unifikasi. Hal ini mencerminkan kenyataan pluralisasi politik Taiwan setelah berakhirnya darurat militer.

Liberalisasi Televisi dan Pembukaan Televisi Kabel

Pengesahan Undang-Undang Televisi Kabel pada 1993 mengakhiri monopoli tiga stasiun televisi lama. Stasiun radio bawah tanah dilegalkan sesuai kondisi yang ada dan jumlah saluran melonjak drastis. Pada 1997, FTV mulai mengudara sebagai stasiun televisi terestrial swasta pertama di Taiwan. Pada 1998, Public Television Service resmi mengudara dan membangun model media lain yang tidak bergantung pada pendapatan iklan. Kebangkitan stasiun televisi kabel seperti EBC, TVBS, dan SET mendorong pesatnya perkembangan program gelar wicara politik, sedangkan siaran berita 24 jam menjadi kelaziman.

Hanya dalam sepuluh tahun setelah larangan pers dicabut, Taiwan berubah dari gurun media menjadi rimba media dengan saluran yang berlebihan. Kecepatan transformasi ini tergolong langka dalam berbagai kasus demokratisasi di dunia.

Era Persaingan Sengit Media (1996–2010)

Perombakan Industri Surat Kabar

Pada 2003, Apple Daily milik Next Digital Group dari Hong Kong memasuki Taiwan. Dengan sampul sensasional yang menonjolkan seks, kekerasan, dan skandal, serta budaya paparazi, surat kabar ini mengubah ekosistem pers dan dengan cepat meraih sirkulasi tertinggi. Sejak itu terbentuk konfigurasi empat surat kabar utama: Apple Daily dengan sirkulasi tertinggi; Liberty Times yang memiliki pengaruh politik kuat dan berpihak pada kubu hijau; China Times yang berpihak pada kubu biru; serta United Daily News yang berhaluan tengah dan cenderung ke kubu biru. Konfigurasi ini bertahan hingga Apple Daily berhenti terbit pada 2021.

Persaingan Media Televisi

Jumlah saluran berita bertambah dengan cepat. SET, EBC, TVBS, CTi, Era, dan FTV berlomba menarik pemirsa melalui program gelar wicara politik. Program seperti 2100: All People Talk (TVBS), News Hacker (SET), dan Boss, Let’s Talk (FTV) melahirkan “budaya komentator politik” yang khas Taiwan. Para komentator dengan sikap politik yang tegas memenuhi layar televisi setiap malam dan sangat memengaruhi ekosistem diskusi politik Taiwan.

Munculnya Berbagai Masalah Media

Penempatan berbayar menjadi masalah struktural pada masa ini: anggaran pemerintah digunakan untuk membeli pemberitaan media, batas antara berita dan iklan menjadi kabur, dan kepercayaan terhadap media menurun. Sekat yang tegas antara media kubu biru dan hijau, serta praktik pemberitaan selektif, juga mempercepat terbentuknya perpecahan sosial.

Era Media Digital (2010–Sekarang)

Kebangkitan Media Daring

Pada dekade 2010-an, media yang sepenuhnya beroperasi secara daring bermunculan dan mengisi kekosongan pemberitaan yang ditinggalkan media tradisional. ETtoday News Cloud (2011) berkembang pesat dengan berorientasi pada jumlah klik; The Storm Media (2014) menempuh jalur liputan mendalam; The Reporter (2015) menyediakan jurnalisme investigasi independen melalui model nirlaba³; sedangkan Up Media (2016) berfokus pada liputan profesional mengenai ekonomi dan politik. Facebook dan YouTube menjadi saluran utama penyebaran berita. Pengaruh pesohor internet dan pemimpin opini utama (KOL) secara bertahap melampaui wartawan media tradisional, sementara sirkulasi surat kabar tradisional terus menurun.

Disinformasi dan Literasi Media

Selama pemilu 2018, disinformasi tersebar secara luas melalui LINE dan Facebook. Tuduhan mengenai operasi perang informasi oleh Tiongkok juga mengemuka. Taiwan FactCheck Center didirikan pada 2018⁴ dan, bersama platform seperti MyGoPen serta Cofacts, membangun mekanisme pemeriksaan fakta. Pada periode yang sama, Kementerian Pendidikan memasukkan literasi media ke dalam kurikulum untuk membangun kemampuan warga dalam menilai informasi melalui jalur pendidikan.

Berhentinya Penerbitan _Apple Daily_ (2021)

Pada Mei 2021, Next Digital Group di Hong Kong menghentikan operasinya akibat sanksi berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Edisi Taiwan menghadapi tekanan ganda berupa penurunan pendapatan iklan dan dampak pandemi, lalu mengumumkan penghentian penerbitan pada bulan yang sama. Empat surat kabar utama pun menyusut menjadi tiga; pasar berita hiburan terbagi ulang dan budaya paparazi mulai meredup. Peristiwa ini juga mengungkap kerentanan industri surat kabar tradisional pada era digital, serta potensi risiko konsentrasi kepemilikan media terhadap pasar berita.

Karakteristik Lingkungan Media Saat Ini

Capaian Kebebasan Pers

Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024 dari Reporters Without Borders, Taiwan menempati peringkat ke-27. Freedom House menggolongkannya sebagai “bebas”, sehingga pencapaiannya relatif menonjol di Asia. Campur tangan langsung pemerintah terhadap isi berita telah jauh berkurang dibandingkan dengan masa darurat militer. Ruang bagi media untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan melakukan jurnalisme investigasi juga telah meluas secara nyata. Namun, tekanan politik, boikot iklan, konsentrasi kepemilikan media, dan ancaman sesekali terhadap keselamatan fisik wartawan tetap menjadi risiko yang tidak boleh diabaikan.

Struktur Kepemilikan Media

Media arus utama Taiwan umumnya dikelola oleh konglomerat. Want Want China Times Media Group milik Tsai Eng-meng, United Daily News Group yang didirikan keluarga Wang Ti-wu, serta Liberty Times milik keluarga Lin Rong-san masing-masing mewakili blok media dengan sikap politik berbeda. Liberty Times, FTV, dan SET cenderung mendukung kubu hijau, sedangkan China Times, United Daily News, dan CTi cenderung mendukung kubu biru. Investasi tokoh politik dalam media juga bukan hal yang jarang terjadi. Di sektor media publik, Public Television Service Foundation, CTS yang dijadikan media publik pada 2007, Hakka TV, dan Taiwan Indigenous Television menyediakan suara alternatif di luar media komersial.

Kesulitan Pendapatan Media

Pendapatan iklan media tradisional telah merosot lebih dari 60%. Pasar iklan digital sebagian besar direbut Google dan Facebook, sedangkan iklan baris digantikan oleh platform daring. Untuk menghadapi kesulitan struktural ini, berbagai media menerapkan sistem langganan, menyelenggarakan acara untuk menambah pendapatan, mengupayakan subsidi melalui pengadaan pemerintah, dan menjalin kerja sama lisensi konten. Namun, tekanan terhadap keberlangsungan bisnis media secara keseluruhan tetap sangat berat.

Peraturan dan Kebijakan

Peraturan Perundang-undangan Terkait Media

Kerangka hukum pengawasan media Taiwan dibangun secara bertahap melalui Undang-Undang Radio dan Televisi (1976), Undang-Undang Radio dan Televisi Kabel (1993), Undang-Undang Penyiaran Satelit (1999), dan peraturan lainnya. National Communications Commission (NCC), yang dibentuk pada 2006,⁵ bertanggung jawab atas alokasi spektrum, penerbitan izin, dan pengawasan isi siaran. Lembaga ini dirancang sebagai badan independen untuk menghindari campur tangan politik. Pada 2022, NCC mengajukan rancangan Undang-Undang Layanan Perantara Digital yang mewajibkan pengelola platform menghapus informasi palsu. Namun, rancangan tersebut ditangguhkan pada tahun yang sama akibat kontroversi publik dan hingga kini belum disahkan.

Perlindungan Kebebasan Pers

Pasal 11 Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan) menjamin kebebasan berpendapat, sedangkan Interpretasi Mahkamah Konstitusi Nomor 613 semakin menegaskan kedudukan konstitusional kebebasan pers. Komite swa-regulasi pemberitaan yang dibentuk oleh masing-masing media, asosiasi industri penyiaran satelit, serta dewan pers membentuk mekanisme swa-regulasi. Namun, kekuatan pelaksanaannya sangat berbeda antara satu lembaga dan lembaga lainnya.

Penanganan Disinformasi

Penanganan disinformasi di Taiwan saat ini terutama mengandalkan promosi pemeriksaan fakta, pengelolaan mandiri oleh pengelola platform, dan mekanisme pelaporan oleh warga. Setelah rancangan Undang-Undang Layanan Perantara Digital ditangguhkan karena kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat, pemerintah hingga kini belum menemukan alternatif hukum yang jelas.

Tantangan dan Peluang Masa Depan

Tantangan Struktural

Media tradisional Taiwan menghadapi tiga krisis struktural sekaligus. Google dan Facebook telah merebut sebagian besar pendapatan iklan, kebiasaan pembaca untuk membayar konten belum terbentuk, sementara biaya produksi terus meningkat. Wartawan senior beralih menjadi praktisi hubungan masyarakat di perusahaan, sedangkan rendahnya gaji wartawan muda menyebabkan hilangnya tenaga berbakat. Kebutuhan akan kemampuan teknis dan pendanaan untuk transformasi digital juga membuat sebagian besar media kecil dan menengah kesulitan mengejar perkembangan.

Peluang Baru

Di sisi lain, berbagai kemungkinan baru juga muncul dalam ekosistem media Taiwan. The Reporter memperoleh pengakuan melalui penghargaan internasional dengan model nirlabanya, membuktikan bahwa jurnalisme mendalam memiliki pasar di Taiwan. Kebangkitan platform jurnalisme warga PeoPo dan program berita siniar membuka saluran diskusi publik di luar media arus utama. Sejumlah media juga mulai bereksperimen dengan penulisan berita berbantuan AI dan visualisasi jurnalisme data.

Arah Rekomendasi Kebijakan

Arah rekomendasi kebijakan yang umum diajukan kalangan industri dan akademisi meliputi insentif pajak bagi industri pers, peningkatan anggaran media publik, penguatan mekanisme pemeriksaan fakta, serta dukungan bagi transformasi digital media. Namun, cara mengalokasikan sumber daya kebijakan dan kemungkinan dampaknya terhadap independensi media tetap menjadi pokok perdebatan yang berlanjut.

Perjalanan media Taiwan dari kontrol otoriter menuju persaingan bebas, lalu menghadapi tantangan era digital, mencerminkan kompleksitas pendalaman demokrasi. Cara menjaga kebebasan pers sekaligus memastikan mutu informasi dan keberlanjutan usaha media merupakan persoalan penting yang terus dihadapi masyarakat Taiwan.

Referensi

• National Communications Commission, Laporan Perkembangan Industri Media Taiwan, 2025
• Reporters Without Borders, Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024, 2024
• Dewan Swa-Regulasi Media Berita Republik Tiongkok (Taiwan), Laporan Swa-Regulasi Media, 2024
• Taiwan FactCheck Center, Laporan Analisis Situasi Disinformasi, 2025
• Departemen Jurnalisme, National Chengchi University, Survei Lingkungan Media Taiwan, 2024
• Kementerian Kebudayaan, Buku Putih Kebijakan Industri Media, 2023