Tanah adalah fondasi budaya, ekonomi, dan organisasi sosial masyarakat adat. Namun, dari masa kolonial Belanda-Spanyol hingga pembentukan sistem negara modern, hak tanah masyarakat adat telah mengalami beberapa perubahan drastis. Belakangan ini, seiring dengan bangkitnya kesadaran keadilan transisional, Taiwan mulai menghadapi pelanggaran sejarah terhadap hak tanah masyarakat adat, dan berusaha memulihkan keadilan tanah mereka melalui sistem hukum dan kebijakan.
Konteks Sejarah: Proses Kehilangan Tanah
Pemanfaatan Tanah Tradisional dan Konsep Ruang
Dalam masyarakat tradisional, masyarakat adat Taiwan mengembangkan sistem pemanfaatan tanah yang kompleks dan halus. Berbagai kelompok suku berdasarkan lingkungan ekologi dan gaya hidup, membentuk organisasi ruang yang masing-masing memiliki ciri khas.
Suku Bunun menerapkan sistem "bakar dan gilir tanam", membuka lahan pertanian di lereng landai Pegunungan Tengah, mengadopsi siklus gilir tanam 3-5 tahun, membiarkan tanah pulih secara alami. Wilayah tradisional mereka mencakup area berburu, pertanian, pemukiman, dan ruang suci, setiap wilayah memiliki norma penggunaan dan tabu yang ketat.
Konsep ruang suku Tao (Yami) lebih halus. Pulau Lanyu dibagi menjadi ruang laut dan darat yang berbeda, setiap keluarga memiliki hak penggunaan tempat menangkap ikan dan hutan tertentu. Mereka mengembangkan sistem waktu "musim ikan terbang", mengelola sumber daya laut sesuai musim.
Sistem masyarakat matrilineal suku Amis tercermin dalam pewarisan tanah, lahan pertanian dan pemukiman biasanya diwariskan kepada perempuan, pria setelah menikah pindah ke suku istri. Sistem ini memastikan kelanjutan tanah di dalam kelompok suku.
Kebijakan Tanah di Bawah Pemerintahan Kolonial
Kedatangan VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda) pada abad ke-17 menandai pelanggaran sistematis pertama terhadap hak tanah masyarakat adat oleh rezim asing. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan "sistem verpachting", menyerahkan hak berburu, perikanan, dan perdagangan desa masyarakat adat kepada pedagang Han, mulai mengubah cara pemanfaatan tanah tradisional.
Pada masa pemerintahan Dinasti Qing, kebijakan "membuka gunung dan menenangkan fan" mendorong pendatang Han membuka lahan tanah masyarakat adat. Pemerintah menarik "batas fan", melarang orang Han masuk, namun pelaksanaannya tidak efektif, banyak orang Han melintas batas membuka lahan. Kebijakan tanah Dinasti Qing pada dasarnya tidak mengakui hak kepemilikan tanah masyarakat adat, memandang tanah masyarakat adat sebagai "tanah tanpa pemilik".
Masa pendudukan Jepang memiliki dampak paling mendalam terhadap hak tanah masyarakat adat. Setelah 1895, pemerintah Jepang melaksanakan survei tanah seluruh pulau, mendirikan sistem kadastral modern. Dalam proses ini, tanah tradisional masyarakat adat diklasifikasikan dan didaftarkan ulang, sebagian besar tanah dikategorikan sebagai "tanah milik negara" atau "tanah milik publik".
Pada 1930-an, pemerintah Jepang mendorong "kebijakan pengelolaan fan", memaksa masyarakat adat pindah ke dataran rendah, berkumpul di area "pemukiman terkumpul". Kebijakan ini menghancurkan total organisasi ruang tradisional dan cara pemanfaatan tanah masyarakat adat. Banyak suku terpaksa meninggalkan tanah leluhur, kehilangan ladang dan tempat berburu turun-temurun.
Kebijakan Tanah Pemerintah Nasional Pasca Perang
Setelah 1945 pemerintah Nasional menerima Taiwan, pada dasarnya melanjutkan sistem tanah masa pendudukan Jepang. Wilayah tradisional masyarakat adat sebagian besar dikategorikan sebagai tanah milik negara, hanya sedikit tanah milik pribadi yang diakui.
Kebijakan reforma tanah 1950-an terutama menargetkan pertanian dataran rendah, dampaknya terhadap wilayah masyarakat adat terbatas. Namun, pembentukan sistem "tanah cadangan pegunungan", memang menyisihkan sebagian hak tanah bagi masyarakat adat. Tahun 1960 "Peraturan Pengelolaan Pengembangan Tanah Cadangan Pegunungan" mengatur, masyarakat adat dapat mengajukan hak guna tanah cadangan, namun hak milik tetap berada di tangan negara.
Namun, luas tanah cadangan pegunungan jauh lebih kecil dari wilayah tradisional masyarakat adat. Menurut statistik, tanah cadangan pegunungan saat ini sekitar 260.000 hektar, namun wilayah tradisional yang diklaim masyarakat adat mencapai 1,8 juta hektar, selisih hampir 7 kali lipat. Kesenjangan ini menjadi fokus isu keadilan tanah kontemporer.
Evolusi Kerangka Hukum
Amandemen Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat
Pasca demokratisasi 1990-an, hak masyarakat adat mulai mendapat perhatian. Amandemen Konstitusi 1994 pertama kali secara eksplisit menjamin hak masyarakat adat, menetapkan nilai konstitusi multikultural.
Pembentukan "Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat" 2005 adalah terobosan penting. Pasal 20 undang-undang ini secara tegas mengatur: "Pemerintah mengakui hak tanah dan sumber daya alam masyarakat adat", Pasal 21 mewajibkan pemerintah "membangun sistem penetapan, pendaftaran, jaminan, pemulihan, dan gugatan tanah dan wilayah laut masyarakat adat".
Undang-undang ini pertama kali dalam sejarah hukum Taiwan mengakui hak tanah kolektif masyarakat adat, dan menetapkan prinsip "Hak Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi" (FPIC). Setiap tindakan pengembangan di atas tanah masyarakat adat, harus memperoleh persetujuan masyarakat adat.
Proses Penetapan Wilayah Tradisional ke dalam Hukum
Setelah Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat disahkan, masalah paling krusial adalah bagaimana secara konkret menetapkan wilayah tradisional. Proses ini penuh kontroversi dan tantangan.
2017 Komisi Masyarakat Adat mengumumkan "Peraturan Penetapan Tanah Masyarakat Adat atau Wilayah Tanah Desa", namun peraturan ini hanya mencakup "tanah milik publik", mengecualikan tanah milik pribadi, memprovokasi protes keras dari organisasi masyarakat adat. Para pendemo menilai, wilayah tradisional tidak boleh dibagi sembarangan karena privatisasi tanah yang datang kemudian.
Setelah diskusi dan revisi bertahun-tahun, revisi 2019 dari peraturan penetapan memperluas cakupan penerapan, namun tetap mempertahankan beberapa klausul pembatas. Proses penetapan harus melalui persetujuan rapat desa, dan diajukan oleh perwakilan suku.
Saat ini beberapa desa telah menyelesaikan penetapan wilayah tradisional, termasuk beberapa desa suku Truku di Kabupaten Hualien, desa suku Paiwan di Kecamatan Daren Kabupaten Taitung, dll. Setiap kasus penetapan mencerminkan hubungan khusus dan cara pemanfaatan tanah suku tersebut.
Karya Komisi Keadilan Transisional Masyarakat Adat
Penyelidikan Kebenaran dan Rekonstruksi Sejarah
2016 Presiden Tsai Ing-wen mewakili pemerintah meminta maaf kepada masyarakat adat, dan mendirikan "Komisi Keadilan Transisional dan Sejarah Keadilan Masyarakat Adat Kepresidenan" (disingkat Komisi Keadilan Transisional Masyarakat Adat). Ini adalah mekanisme pertama Taiwan yang secara sistematis menyelidiki ketidakadilan sejarah masyarakat adat.
Komisi Keadilan Transisional Masyarakat Adat mendirikan 5 kelompok tematik, di antaranya "Kelompok Tanah" khusus menyelidiki evolusi sejarah hak tanah masyarakat adat. Kelompok ini melalui penelitian bahan sejarah, wawancara tetua, dan survei lapangan, merekonstruksi dampak kebijakan tanah masa Qing, pendudukan Jepang, dan pasca perang terhadap masyarakat adat.
Hasil penyelidikan menunjukkan, masyarakat adat di berbagai periode sejarah pernah mengalami pelanggaran sistematis terhadap hak tanah. Kebijakan "pemukiman terkumpul" masa pendudukan Jepang mempengaruhi 64 desa, sekitar 30.000 masyarakat adat terpaksa dipindahkan. Kebijakan "pendataran" pasca perang juga menyebabkan banyak desa pindah dan putusnya budaya tradisional.
Kasus Penyelidikan Penting
Penyelidikan aliran sungai Liwu suku Truku adalah salah satu capaian penting Komisi Keadilan Transisional Masyarakat Adat. Penyelidikan menemukan, pembangunan Jalan Lintas Tengah masa pendudukan Jepang dan pengembangan pariwisata pasca perang, sangat mempengaruhi ruang hidup tradisional suku Truku. Anggota suku dipaksa pindah dari gunung ke area teras sungai, kehilangan tempat berburu dan ruang suci.
Penyelidikan desa Lusang suku Seediq mengungkap pelanggaran hak tanah masyarakat adat oleh pengembangan mata air panas. Kawasan mata air panas Lusang awalnya adalah tempat tinggal tradisional suku Seediq, namun dalam proses pengembangan pariwisata, hak tanah anggota suku diabaikan, bahkan terpaksa dipindahkan.
Penyelidikan tempat penyimpanan limbah nuklir suku Tao lebih mengejutkan masyarakat. Penyelidikan menemukan, pada 1982 saat pembangunan tempat penyimpanan limbah nuklir, pemerintah tidak pernah memperoleh persetujuan sejati suku Tao, bahkan menggunakan cara penipuan memperoleh hak guna tanah. Kasus ini menjadi simbol paling nyata keadilan tanah masyarakat adat.
Saran Kebijakan dan Reformasi Sistem
Berdasarkan hasil penyelidikan, Komisi Keadilan Transisional Masyarakat Adat mengajukan beberapa saran kebijakan:
Membangun mekanisme pemulihan hak tanah masyarakat adat: Bagi tanah yang secara historis tidak sepatutnya diperoleh, harus membangun mekanisme pemulihan atau kompensasi.
Memperkuat kedudukan hukum wilayah tradisional: Memasukkan hasil penetapan wilayah tradisional ke dalam perencanaan wilayah nasional, memastikan tindakan pengembangan harus memperoleh persetujuan masyarakat adat.
Mendirikan pengadilan masyarakat adat: Menangani kasus sengketa yang melibatkan hak tanah masyarakat adat.
Mendorong legislasi hak tanah kolektif: Merevisi hukum berlaku, mengakui hak kepemilikan tanah kolektif masyarakat adat.
Kontroversi dan Tantangan Kontemporer
Kontroversi Penetapan Wilayah Tradisional
Proses penetapan wilayah tradisional menghadapi tantangan teknis dan politik yang kompleks. Kontroversi terbesar adalah "masalah tumpang tindih". Wilayah tradisional suku berbeda mungkin memiliki area tumpang tindih, bagaimana menangani sengketa ini menguji kebijaksanaan pemerintah.
Kabupaten Hualien Kecamatan Wanrong menghadapi masalah tumpang tindih wilayah tradisional suku Truku dan Seediq. Kedua suku sama-sama mengklaim hutan gunung yang sama adalah wilayah leluhur mereka, setelah rapat koordinasi berulang kali baru mencapai kesepakatan awal.
Tantangan lain adalah "masalah bukti". Batas wilayah tradisional seringkali berdasarkan sejarah lisan dan pengetahuan tradisional, kekurangan "bukti objektif" yang diakui hukum modern. Bagaimana membangun standar pembuktian yang diakui hukum sambil menghormati budaya masyarakat adat, adalah masalah besar.
Keseimbangan Pengembangan dan Perlindungan
Bahkan setelah penetapan wilayah tradisional selesai, bagaimana menangani konflik antara kebutuhan pengembangan dan hak masyarakat adat, tetap merupakan masalah kompleks.
Kontroversi penambangan Asia Cement di Taman Nasional Taroko adalah kasus klasik. Asia Cement menambang batu kapur di wilayah tradisional suku Truku sudah lebih dari 40 tahun, pada 2017 perpanjangan hak tambang memicu protes hebat. Suku Truku menegaskan tanah ini adalah gunung suci mereka, tidak boleh ditambang; namun Asia Cement berpendapat mereka memperoleh hak tambang sesuai hukum, harus dilindungi hukum.
Kontroversi ini mencerminkan konflik antara sistem hukum modern dan hak tradisional masyarakat adat. Bagaimana menemukan keseimbangan di antara perlindungan hak yang sudah ada dan terwujudnya keadilan tanah, memerlukan desain sistem yang lebih halus.
Perubahan Iklim dan Pengetahuan Tradisional
Perubahan iklim membawa tantangan baru bagi hak tanah masyarakat adat. Kejadian cuaca ekstrem sering terjadi, cara pemanfaatan tanah tradisional diuji. Namun sekaligus, pengetahuan ekologi tradisional masyarakat adat juga mungkin menjadi sumber daya penting beradaptasi dengan perubahan iklim.
Pasca bencana Morakot, pemerintah mendorong kebijakan "rumah permanen", membantu warga bencana pindah ke area aman. Namun kebijakan ini mewajibkan warga melepaskan hak guna tanah di gunung, memprovokasi bantahan keras masyarakat adat. Mereka berpendapat, meninggalkan tanah leluhur sama dengan kehilangan akar budaya.
Bagaimana dalam prasyarat memastikan keamanan, menghormati ikatan emosional masyarakat adat terhadap tanah, adalah fokus yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan masa depan.
Prospek Masa Depan dan Tren Internasional
Perkembangan Hak Masyarakat Adat Internasional
Gerakan keadilan tanah masyarakat adat Taiwan berkaitan erat dengan tren internasional. 2007 PBB menyahkan "Deklarasi Hak Masyarakat Adat", menetapkan hak tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat. Meskipun Taiwan bukan anggota PBB, standar internasional tetap memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan kebijakan Taiwan.
Pengalaman Selandia Baru, Kanada, Australia, dll dalam hak tanah masyarakat adat, juga memberikan referensi bagi Taiwan. Solusi "Perjanjian Waitangi" Selandia Baru, prosedur klaim tanah Kanada, semuanya adalah inovasi sistem yang layak dipelajari.
Gabungan Teknologi Baru dan Pengetahuan Tradisional
Teknologi modern menyediakan alat baru untuk perlindungan hak tanah masyarakat adat. Sistem Informasi Geografis (GIS) dapat mencatat batas wilayah tradisional dengan presisi, teknologi drone dapat memantau perubahan pemanfaatan tanah, teknologi blockchain bahkan mungkin digunakan untuk pendaftaran dan transaksi hak tanah.
Namun penerapan teknologi harus digabungkan dengan pengetahuan tradisional. Desa Tabalong Kecamatan Guangfu Kabupaten Hualien bekerjasama dengan Akademia Sinica, memanfaatkan teknologi GIS mencatat nama tempat tradisional dan cara pemanfaatan tanah suku Amis, membangun peta budaya digital.
Pendekatan menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern ini, mungkin menjadi arah penting perlindungan hak tanah masa depan.
Jalan keadilan tanah masyarakat adat Taiwan masih panjang. Dari rekonstruksi keadilan sejarah hingga penyempurnaan sistem modern, dari penetapan wilayah tradisional hingga penyelesaian konflik pengembangan, setiap langkah memerlukan upaya bersama pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat luas. Namun sebagaimana kebijaksanaan masyarakat adat yang ribuan tahun hidup berdampingan dengan tanah, setiap kemajuan di jalan ini, adalah kontribusi berharga bagi Taiwan multikultural.
Referensi
- Komisi Keadilan Transisional dan Sejarah Keadilan Masyarakat Adat Kepresidenan — Laporan penyelidikan dan catatan rapat
- Komisi Masyarakat Adat — Peraturan dan kebijakan terkait penetapan wilayah tradisional
- Jaringan Layanan Informasi Tanah dan Wilayah Laut Masyarakat Adat — Basis data hak tanah
- Kuan Ta-wei (2019) Hak Tanah Masyarakat Adat dan Perencanaan Wilayah Nasional, Yuan Zhao Publishing
- Icyang Parod (2018) Keadilan Transisional dan Masyarakat Adat, Frontline Publishing
- Undang-Undang Dasar Masyarakat Adat — Basis Data Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Tiongkok (Taiwan)
- Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB (UNDRIP) versi bahasa Tionghoa, diterjemahkan oleh Komisi Masyarakat Adat
- Tsai Chih-wei (2020) Wilayah Tradisional Masyarakat Adat dan Keadilan Transisional, Wu Nan Publishing
Bacaan Lanjutan: Monna Rudao (莫那·魯道) · Sejarah dan Gerakan Normalisasi Nama Masyarakat Adat Taiwan (台灣原住民族歷史與正名運動) · Peta Budaya 16 Suku Masyarakat Adat Taiwan · Gerakan Revitalisasi Bahasa Masyarakat Adat Taiwan · Budaya Makanan Masyarakat Adat Taiwan (台灣原住民飲食文化) · Kebijaksanaan Ekologi dan Perlindungan Lingkungan Masyarakat Adat Taiwan (台灣原住民生態智慧與環境保育) · Seni Kontemporer Masyarakat Adat Taiwan (台灣原住民當代藝術)